Bawaslu Kota Magelang Gelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu

MAGELANG - Mengingat pentingnya kerjasama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani pelangaran pemilihan. Ketua Bawaslu Kota Magelang Bapak Maludin Taufiq berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pemilihan. Oleh sebab itu banyak hal yang harus dikoordinasikan antara Bawaslu dengan Kepolisian serta Kejaksaan di Kota Magelang dalam rapat Gakkumdu yang dilaksanakan pada Selasa, (23/07).

Dalam rapat kali ini Bapak Maludin Taufiq menyampaikan terkait beberapa contoh pelanggaran yang pernah terjadi yang akan digunakan sebagai acuan pembahasan dalam Pilkada 2024, “berdasarkan pengalaman pada pemilu yang lalu, dinamika dalam pilkada yang akan semakin meningkat dibandingkan dengan pemilu yang lumayan landai. Hal tersebut cukup membuat kerepotan bagi Bawaslu. Bawaslu menerima laporan kurang lebih 38 laporan yang rata-rata terkait dengan politik uang.” Ujarnya.

Beliau juga menambahkan terkait dengan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016, “tidak hanya pemberi yang dikenakan sanksi namun juga penerima. Hal ini berpotensi untuk Gakkumdu dalam melakukan proses lebih besar dan lebih progresif.” Tuturnya. 

Lebih lanjut rapat dilanjutkan dengan pengisian materi oleh Bapak Abdul Qohir Zakariya, S.H.I selaku Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Magelang. Beliau menyampaikan terkait potensi pelanggaran pada tahapan coklit di pemilihan serentak 2024

Dalam rapat kali ini disampaikan bahwasanya tahapan coklit sangat penting untuk mengawasi tahapan pendataan DPT, serta mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan coklit, memperkuat mekanisme lembaga penegak hukum dan menetapkan langkah-langkah yang dapat diambil dalam permasalahan tersebut.

Bawaslu Kota Magelang serta seluruh anggota Gakkumdu juga meminta bantuan dari seluruh Masyarakat untuk membantu mengawasi serta melaporkan apabila ada pelanggaran dalam Pilkada 2024.