Bawaslu Kota Magelang Konsolidasikan Persiapan Penguatan Kader Pengawas Partisipatif, Siap Cetak Penggerak Demokrasi Menuju Pemilu 2029
|
Magelang — Dalam upaya memperkuat gerakan pengawasan partisipatif yang berkesinambungan, Bawaslu Kota Magelang menggelar rapat konsolidasi lanjutan pasca kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penguatan Kelembagaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Kota Salatiga.
Rapat yang berlangsung pada Selasa siang di kantor Bawaslu Kota Magelang ini dipimpin langsung oleh Zakariya, S.H.I., selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H), serta dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajaran pegawai sekretariat.
Dalam rapat tersebut, dibahas tindak lanjut dari program Bawaslu RI yang tengah melakukan rekruitmen kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) secara nasional. Program ini dirancang agar tetap berjalan efektif di tengah efisiensi anggaran, dengan memanfaatkan metode pembelajaran daring (online).
Zakariya menegaskan bahwa pendidikan pengawas partisipatif bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga semangat “pengawasan oleh rakyat, untuk rakyat” di masa non-tahapan pemilu.
“Kader hasil P2P diharapkan bukan hanya paham regulasi, tapi juga mampu menjadi motor penggerak pengawasan demokrasi di komunitasnya. Mereka akan menjadi teladan dalam memperkuat partisipasi publik menuju Pemilu 2029 yang lebih bermartabat,” ujarnya.
Rapat konsolidasi ini memiliki beberapa tujuan strategis, di antaranya :
a) Membentuk pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan pemilu partisipatif yang berkesinambungan.
b) Mencetak dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
c) Mendorong terbentuknya organisasi atau komunitas pengawasan di masyarakat yang aktif dalam meningkatkan kesadaran politik.
d) Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawas partisipatif agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
Hasil yang Diharapkan
1. Jangka Pendek:
Peserta P2P diharapkan dapat segera berfungsi dan bergerak aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif, memiliki kecakapan teknis dan konseptual, serta mampu membangun jaringan masyarakat untuk memperkuat gerakan pengawasan di tingkat lokal.
2. Jangka Panjang:
Program ini diharapkan menjadi model berkelanjutan yang bisa diterapkan dalam Pemilu dan Pemilihan berikutnya, sekaligus menjadi fondasi bagi pengawasan demokrasi partisipatif yang lebih kuat di Indonesia.
Dengan semangat kolaborasi dan edukasi publik, Bawaslu Kota Magelang bertekad menjadikan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai ruang pembelajaran yang hidup — bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan gerakan sosial yang menanamkan nilai kejujuran, partisipasi, dan kepedulian terhadap demokrasi di lembah Tidar.
Penulis : AQZ