Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam forum Bawaslu Ngampus di Universitas Islam Riau (UIR), di Pekanbaru, Riau, Selasa (20/8/2024).
humas
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak para civitas akademika untuk aktif mengkaji aturan-aturan pemilu dan pemilihan.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono (kiri) saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu Angkatan I, di Cisarua Kabupaten Bogor, Senin, (20/8/2024)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.
humas
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk bersikap netral saat menjadi pihak yang diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024.
Anggota Bawaslu Puadi memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu Angkatan I, di Cisarua Kabupaten Bogor, Senin, (19/8/2024)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.
humas
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk menyiapkan keterangan tertulis pengawasan Pemilihan 2024 dengan lengkap.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat memberi amanat dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kantor Bawaslu Provisi Jawa Timur, Sabtu (17/8/2014).
humas
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil, itulah bentuk nyata pengawas dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menjadi pembina upacara di Kantor Panwaslih Kota Sabang, Sabtu (17/8/2024).
humas
Sabang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dari ujung barat Indonesia, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memimpin upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. iDa meminta Bawaslu daerah se-Indonesia mengawal kemerdekaan seluruh warga negara Indonesia dalam menentukan hak pilihnya.