Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Workshop Pengawasan Partisipatif Menuju Sukses Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung, Selasa malam (15/10/2024). Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI
humas
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap pengawasan partisipatif di Lampung terus aktif dan bukan pasif. Dia meminta agar Bawaslu Provinsi hingga Panwascam terus bergerak melakukan pencegahan dan tidak diam.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat melakukan supervisi di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang, Rabu (16/10/2024).
humas
Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono instruksikan jajaranya agar sigap dan responsif dalam menangani setiap laporan, temuan, ataupun informasi awal dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi narasumber webinar Memantau Ujaran Kebencian dan Jalan Menuju Pemilu yang Inklusif, Rabu (16/10/2024)
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, Bawaslu menggandeng berbagai pihak dalam melakukan pengawasan ujaran kebencian dan misinformasi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Anggota Bawaslu Kota Magelang Sylvia Ayu menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Sinergi Pengawas dan Masyarakat Kota Magelang Untuk Pemilihan Kepala Daerah yang Transparan dan Adil 2024”, Rabu (16/10/2024) di RM Keboen Semilir, Kota Magelang.
humas
MAGELANG - Menjelang pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Magelang mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Sinergi Pengawas dan Masyarakat Kota Magelang Untuk Pemilihan Kepala Daerah yang Transparan dan Adil 2024” dengan mengundang b
Anggota Bawaslu Puadi saat membuka workshop Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Tingkat Wilayah Kabupaten/Kota Gelombang V di Jakarta, Senin malam, (14/10/2024).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi ingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk hati-hati dalam memanggil pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran pada Pemilihan 2024.