Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Forum rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Pemerintah menyepakati Rancangan PKPU perubahan PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan desain pengawasan Bawaslu untuk pemilihan serentak 2024 akan beradaptasi dengan situasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda tidak ingin praktik politik uang terjadi lagi pada Pemilihan 2024. Untuk mencegah hal tersebut, Bawaslu memiliki beberapa strategi yang salah satunya dengan cara perkuat jajaran petugas pengawasan di Bawaslu.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan, saat ini Bawaslu tengah menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelaksana Harian (PLH) Ketua Bawaslu Puadi menyampaikan potensi pelanggaran menjelang Pemilihan 2024. Diantaranya meliputi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Politik Uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).