Zakariya Sampaikan Laporan Kinerja Divisi Hukum Bawaslu Kota Magelang di Kantor Bawaslu RI

Kota Magelang – Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga pengawas pemilu, Zakariya, S.H.I, anggota Bawaslu Kota Magelang yang membidangi Divisi Hukum, Pemilu, dan Pemilihan, menyampaikan laporan kinerja tahun 2024 di hadapan jajaran Bawaslu Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 Februari 2025 di Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dengan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang.

Dalam penyampaiannya, Zakariya memaparkan berbagai capaian dan dinamika pelaksanaan tugas Divisi Hukum sepanjang tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2024, mulai dari masa pencalonan, kampanye, hingga pasca-penetapan hasil. Ia juga menyoroti langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Bawaslu Kota Magelang dalam penanganan pelanggaran hukum pemilihan dan penyelesaian sengketa proses, termasuk kerja sama yang solid dengan unsur Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

“Selama tahapan pemilihan, kami berupaya memastikan setiap penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi dan kepastian hukum. Kami tidak hanya bertugas menindak, tetapi juga melakukan pencegahan dan edukasi hukum kepada peserta maupun masyarakat,” ujar Zakariya dalam laporannya.

Selain evaluasi terhadap penegakan hukum, laporan tersebut juga memuat dokumentasi kegiatan hukum selama tahun 2024, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan kapasitas pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan, hingga pendampingan penyusunan laporan hukum yang berorientasi pada tertib administrasi dan tata kelola dokumen yang baik.

Zakariya menambahkan bahwa pengalaman dalam Pemilihan Serentak 2024 menjadi pembelajaran penting bagi Bawaslu Kota Magelang dalam mempersiapkan pengawasan hukum pada pemilihan berikutnya. “Tantangan di lapangan tidak ringan, namun dengan sinergi dan dukungan jajaran sekretariat serta Panwaslu Kecamatan, kami berhasil menuntaskan seluruh tahapan dengan tertib dan terukur,” ungkapnya.

Kegiatan penyampaian laporan kinerja ini merupakan bagian dari agenda evaluasi nasional Bawaslu RI terhadap pelaksanaan tugas hukum di tingkat kabupaten/kota. Melalui forum ini, setiap Bawaslu daerah diberi kesempatan menyampaikan capaian, hambatan, dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem pengawasan hukum pemilu ke depan.

Bawaslu Kota Magelang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi hukum dan penyelesaian sengketa sebagai bagian integral dari pengawasan demokrasi yang berintegritas. Dengan semangat reflektif dan kolaboratif, Bawaslu berharap hasil evaluasi ini menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan tahun-tahun mendatang.