Puncak Kelas Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Magelang Gelar Simulasi Sidang Adjudikasi Bersama Mahasiswa Untidar
|
Kota Magelang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang menggelar Simulasi Sidang Adjudikasi sebagai puncak rangkaian Kelas Penyelesaian Sengketa pada Kamis, 19 November 2026 di lantai 2 Gedung Kesbangpol Kota Magelang. Kegiatan praktik persidangan ini melibatkan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tidar (Untidar) yang menjalani program magang MBKM Batch 6 serta mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Untidar.
Jalannya kegiatan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan kesekretariatan Bawaslu Kota Magelang, yakni Ketua Bawaslu Maludin Taufiq, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Sylvia Ayu Paramita, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Abdul Qohir Zakariya, Koordinator Sekretariat Rivaldo Noval P.S., serta staf kesekretariatan. Dalam simulasi persidangan ini, Maludin Taufiq bertindak sebagai Ketua Majelis didampingi Sylvia Ayu Paramita dan Abdul Qohir Zakariya sebagai Anggota Majelis. Staf kesekretariatan turut menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya dalam persidangan, sementara mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Untidar mengikuti jalannya persidangan sebagai pengunjung sidang.
Mahasiswa magang MBKM Batch 6 Untidar dilibatkan secara langsung memerankan berbagai posisi dalam simulasi sidang, mulai dari pihak pemohon, termohon, kuasa hukum, hingga saksi. Persidangan dimulai dengan pembacaan tata tertib ruang siding, meliputi kewajiban bersikap sopan dan tertib, berdiri saat majelis memasuki maupun meninggalkan ruang sidang, serta larangan membuat gaduh, mengaktifkan nada dering alat komunikasi, membawa alat peraga kampanye atau demonstrasi, maupun makan, minum, dan merokok selama persidangan berlangsung.
Setelah sidang dibuka, agenda dilanjutkan dengan perkenalan para pihak beserta pemeriksaan legalitas surat kuasa, penyampaian pokok permohonan oleh pemohon, serta penyampaian jawaban dari pihak termohon. Dalam skenario perkara yang disimulasikan, permohonan keberatan diajukan atas penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon anggota DPRD pada tahap verifikasi administrasi masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), termasuk perdebatan penghitungan masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana serta keabsahan dokumen asimilasi dan bebas murni.
Memasuki tahapan pembuktian, para pihak menyerahkan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah. Majelis adjudikasi serta para pihak melakukan pendalaman keterangan guna menguji relevansi, konsistensi, dan keabsahan fakta maupun dokumen yang diperiksa di persidangan, sebelum para pihak menyampaikan kesimpulan tertulis.
Setelah seluruh rangkaian pembuktian dan kesimpulan rampung, majelis adjudikasi membacakan putusan dalam sidang terbuka. Majelis menguraikan pertimbangan terkait kewenangan mengadili, kedudukan hukum (legal standing), tenggang waktu pengajuan permohonan, serta rujukan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, sekaligus menyampaikan informasi mengenai hak dan tenggang waktu permohonan pertimbangan kembali kepada Bawaslu RI serta akses pengambilan salinan putusan melalui sekretariat sebelum sidang resmi ditutup.
Melalui puncak kegiatan Kelas Penyelesaian Sengketa ini, Bawaslu Kota Magelang berharap mahasiswa Untidar dapat memahami secara langsung tahapan hukum acara adjudikasi dan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.
Penulis : Humas