Lompat ke isi utama

Berita

Sambut Penyelenggara Pemilu, DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Nyatakan Komitmen Zero Money Politics

Bawaslu Kota Magelang Mengadakan Konsolidasi Demokrasi dengan DPC Partai PDIP 18 November 2026

Bawaslu Kota Magelang Mengadakan Konsolidasi Demokrasi dengan DPC Partai PDIP 18 November 2026

Kota Magelang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang terus memperkuat sinergi lintas kelembagaan melalui program Konsolidasi Demokrasi. Pada Rabu, 18 November 2026  jajaran Bawaslu bersama KPU melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Magelang.

Pertemuan strategis ini dihadiri secara lengkap oleh pimpinan Bawaslu Kota Magelang, yang meliputi Ketua Maludin Taufiq, Anggota Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) A.Q. Zakariya, Anggota Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Sylvia Ayu Paramita, Koordinator Sekretariat Rivaldo Noval P.S., serta didampingi oleh dua orang staf kesekretariatan, Desti dan Riski. Kehadiran jajaran penyelenggara pemilu tersebut disambut hangat oleh pihak KPU serta pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Magelang.

Dalam sambutannya, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Magelang menyampaikan apresiasi atas kunjungan gabungan dari Bawaslu dan KPU sebagai wujud penguatan komunikasi antarpemangku kepentingan. Pihak DPC menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang terukur dan profesional, serta menggalakkan program sosial kemasyarakatan melalui aksi "Merawat Pertiwi" lewat pembuatan biopori massal.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan politik secara efektif, khususnya guna menjangkau pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z yang proporsinya cukup besar di Kota Magelang. Selain itu, kami berupaya merapikan struktur hingga tingkat anak ranting dan RW untuk mewujudkan komitmen Zero Money Politics," ungkap perwakilan pengurus DPC PDI Perjuangan.

Sebagai langkah penguatan kesiapan pemilu, DPC PDI Perjuangan juga merencanakan pelaksanaan pelatihan saksi sejak dini agar memiliki pemahaman mendalam terkait tugas, kewajiban, dan administrasi penghitungan suara di TPS. Menanggapi hal tersebut, pihak KPU menyatakan kesiapannya untuk hadir sebagai narasumber dalam pelatihan teknis maupun penyusunan administrasi kepemiluan seperti surat mandat dan Formulir C1.

Dari sisi pengawasan, Bawaslu Kota Magelang memaparkan bahwa fokus pengawasan pada masa non-tahapan diarahkan pada upaya pencegahan melalui pendidikan politik, sosialisasi ke sekolah, kelompok perempuan, hingga komunitas marjinal dan transgender. Bawaslu memberikan apresiasi tinggi atas komitmen partai dalam menolak politik transaksional.

"Kami sangat mengapresiasi komitmen DPC PDI Perjuangan dalam mewujudkan Zero Money Politics. Mengingat Kota Magelang pernah memiliki tingkat kerawanan politik uang yang cukup tinggi pada Pemilu 2019, kolaborasi moral ini sangat diperlukan untuk membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas," ujar perwakilan pimpinan Bawaslu Kota Magelang.

Selain isu politik uang, Bawaslu turut mengingatkan pentingnya mewaspadai penyebaran hoaks, disinformasi, serta potensi politik identitas di ruang digital. Bawaslu juga mengajak struktur partai hingga tingkat RW untuk proaktif membantu melaporkan perubahan data kependudukan (seperti warga pindah domisili atau meninggal dunia) guna mendukung akurasi data pemilih.

Menutup rangkaian kegiatan, disepakati pula pentingnya koordinasi intensif antara KPU dan partai politik untuk memastikan validitas data kepartaian melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), termasuk pembaruan struktur kepengurusan dan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30%. Sinergi erat ini diharapkan mampu membawa kualitas demokrasi di Kota Magelang menjadi semakin transparan dan berintegritas.

Penulis : Humas