Podcast NGASEP di Magelang FM: Ketua Bawaslu Kupas Sanksi Pidana Bagi Parpol yang "Pekerjakan" Anak saat Kampanye

Kota Magelang– Dalam rangka memberikan edukasi pencegahan pelanggaran kepemiluan kepada masyarakat luas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang hadir menyapa warga melalui program bincang udara NGASEP (Ngobrol Asik Seputar Pemilu). Program yang disiarkan langsung melalui Radio Magelang FM (103,5 FM) pada Senin, 9 November 2026 pagi ini mengangkat tema krusial, yakni "Pemilu Ramah Anak".

Hadir secara eksklusif sebagai narasumber utama adalah Ketua Bawaslu Kota Magelang, Maludin Taufiq, S.IP., dengan dipandu oleh Salsa selaku pembawa acara (moderator). Dialog ini disiarkan lintas platform, baik melalui gelombang radio maupun siaran visual di channel YouTube dan media sosial Radio Magelang FM. 

Membuka perbincangan, Maludin Taufiq membeberkan landasan hukum yang tegas melarang eksploitasi anak dalam kegiatan politik.

"Terkait dengan pelibatan anak, itu jelas tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017. Di sana ada Pasal 280 ayat 2 huruf K, bahwasannya anak atau seseorang yang belum berumur 17 tahun dan belum memiliki hak pilih itu dilarang diikutsertakan dalam kampanye, dalam mobilisasi, dalam politik praktis," tegas Maludin Taufiq.

Beliau juga meluruskan sering terjadinya kebingungan batas usia anak antara UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak (usia di bawah 18 tahun). Dalam yurisdiksi Bawaslu, tolak ukur kedewasaan pemilih adalah berumur 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Apabila kriteria ini belum terpenuhi, pelibatannya dalam kampanye adalah terlarang. 

Dialog semakin menghangat ketika membahas fenomena di lapangan, di mana anak-anak kerap dimanfaatkan oknum untuk ikut konvoi hingga membagikan 'uang saku' di acara berkedok musik atau senam. Ketua Bawaslu memberikan peringatan keras ( warning ) bahwa hal tersebut bukan sekadar teguran biasa. 

"Melibatkan anak dalam politik praktis itu ada ancaman hukumannya, karena ini masuk hukuman pidana. Hukumannya apa? Ada di Pasal 493, di situ ada kurungan satu tahun dan denda 12 juta rupiah," beber Maludin Taufiq menjabarkan konsekuensi hukumnya. 

Meski bagi si anak yang menjadi korban pelibatan tersebut akan dikedepankan pendekatan perlindungan berupa Restorative Justice (keadilan restoratif) dan diversi agar tumbuh kembang psikologisnya tidak terganggu, namun sanksi pidana tetap mengintai para aktor politik yang merekrutnya. 

Maludin Taufiq juga mengutarakan keprihatinannya terhadap anggapan remeh dari sebagian oknum penyelenggara kampanye.

"Ini sering juga disepelekan dalam tanda kutip 'dientengkan', 'Ah paling kok dikumpulkan Pak RT, diselesaikan kekeluargaan, kan masih anak-anak nggak mungkin dipenjara'. Celah-celah kayak gini yang kemudian dimanfaatkan. Ini yang buat kita sedih sebetulnya, ini mendistorsi atau merusak alam pikiran anak-anak itu sendiri dan menggerus integritas pemilu," sesalnya.

Dalam sesi interaktif, terpotret realita bahwa masyarakat sering memaklumi atau takut melapor meski melihat jelas ada pelanggaran atau mobilisasi anak, akibat kekhawatiran adanya ancaman dari tim sukses. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu Kota Magelang menyediakan jalur 'Informasi Awal'.

"Misalnya warga takut melaporkan resmi, telepon saja ke saya atau ke kantor Bawaslu, sampaikan dugaan pelanggaran tersebut. Informasi itu kita jadikan Informasi Awal, kemudian Bawaslu yang akan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Apabila itu benar, di ending-nya itu menjadi Temuan Bawaslu. Ini salah satu cara untuk menghindari ketika kita takut identitas kita diketahui," jelas Maludin Taufiq memberikan solusi aman.

Pada segmen penutup, Bawaslu mengajak orang tua dan guru sekolah untuk aktif melakukan literasi dan pembiasaan pendidikan politik yang sehat bagi pemilih pemula. 

"Mari pemilu itu jangan dijadikan hal rutinitas setiap lima tahunan sekali, tetapi jadikan harapan kita menyongsong masa depan yang lebih baik," pungkas Maludin Taufiq yang ditutup secara selaras oleh Salsa dengan kutipan, "Anak bukanlah alat kampanye, anak adalah pemilik sah masa depan demokrasi bangsa kita."