Lebih dari Sekadar Coblosan, Bawaslu Kota Magelang Bekali Pelajar SMK 45 Keberanian Tolak Money Politic

Kota Magelang – Dalam rangka menyemai bibit pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang kembali menggelar program "Bawaslu Goes to School". Pada Senin, 9 November 2026, giliran siswa di SMK 45 Kota Magelang yang mendapatkan edukasi politik dan kepemiluan.

Kegiatan edukatif ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Kota Magelang sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Abdul Qahir Zakariya. Ia didampingi oleh Koordinator Sekretariat, Rivaldo Noval P.S., serta empat orang staf pendamping, yakni Desti, Dimas, Rizki, dan Irfan.

Di hadapan para pelajar yang rata-rata berusia 17 tahun keatas, yang sebagian besar telah atau akan segera menjadi pemilih pemula. Abdul Qahir Zakariya (yang akrab disapa Pak Zak) menyampaikan materi secara interaktif. Ia menekankan bahwa kedaulatan dan masa depan daerah ada di tangan pemilih, sehingga suara tidak boleh digadaikan.

Zakariya menyoroti budaya politik uang (money politics) yang sering menggiurkan, namun sebenarnya merendahkan martabat pemilih.

"Jangan sampai suara kita keluar karena dibeli, karena suara kita itu setara. Suara Mas Arkan (salah satu siswa) itu kedudukannya sama dengan suara seorang Presiden kita, satu suara nilainya sama. Padahal ketika uang Rp100 ribu itu dibagi dengan masa kekuasaan lima tahun, itu per harinya jauh dari berharga," tegas Zakariya.

Zakariya juga memberikan peringatan keras terkait sanksi hukum dalam Pilkada. "Politik uang itu melibatkan pemberi dan penerima. Untuk tingkat Pilkada, pemberi bisa terancam diskualifikasi dari kontestasi jika terbukti, misalnya ada foto menerima amplop," tambahnya. Ia menegaskan bahwa kebiasaan memaklumi politik uang adalah awal mula dari tumbuhnya korupsi di masa jabatan kelak.

Untuk memperkuat literasi kepemiluan, Bawaslu juga menguji wawasan siswa terkait perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Melalui kuis interaktif, Bawaslu menjelaskan bahwa dalam Pemilu Nasional, pemilih mencoblos lima surat suara: Presiden, DPR RI (warna kuning), DPD (warna merah), DPRD Provinsi (warna biru), dan DPRD Kabupaten/Kota (warna hijau). Sementara Pilkada secara khusus memilih Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya diedukasi untuk menolak amplop, pelajar juga didorong untuk berani melapor jika menemukan indikasi pelanggaran. Bawaslu Kota Magelang membuka ruang pengaduan yang mudah diakses oleh anak muda tanpa harus datang ke kantor.

"Jika adik-adik mengetahui ada kampanye di luar jadwal, atau ada yang membagikan uang untuk memengaruhi suara, atau bahkan hoax (berita bohong) di media sosial, silakan lapor. Bisa DM (Direct Message) atau WhatsApp ke kami, sampaikan 'Pak, ada pelanggaran di luar jadwal' atau 'Ada yang membagikan uang'. Kami jamin identitas pelapor dirahasiakan agar terhindar dari ancaman tim sukses," jelas Zakariya.

Acara yang dikemas santai namun berbobot ini juga diselingi dengan pemutaran video profil kelembagaan Bawaslu, pengenalan lima program inovasi Bawaslu (termasuk Kelas Sengketa dan Saka Adhyasta), serta sesi tanya jawab dan foto bersama. Melalui inisiatif ini, Bawaslu Kota Magelang berharap generasi muda di SMK 45 dapat tumbuh menjadi pemilih cerdas, berani, dan berintegritas dalam mengawal setiap proses demokrasi.