Merawat Demokrasi Bersama, Bawaslu Kota Magelang dan HMI Bangun Dialog Kepemiluan

Kota Magelang – Bawaslu Kota Magelang menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi berkenaan dengan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Magelang pada Selasa, 24 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Magelang.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Magelang, Maludin Taufiq, serta Anggota Bawaslu Kota Magelang, Sylvia Ayu Paramita dan Abdul Qohir Zakariya. Turut mendampingi, staf Bawaslu Kota Magelang, Prabowo dan Irfan. Kehadiran jajaran Bawaslu disambut oleh perwakilan HMI Cabang Magelang, yakni Muhammad Fawas Algazhy, Anisa Aghus Akhsani, Rizky Adi Prasetyo, Nabila Fairuzzahra, dan Farid Fadhilah Ramadhan.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Kota Magelang menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan Konsolidasi Demokrasi adalah sebagai ruang diskusi, bertukar pengetahuan, serta berbagi sudut pandang antara penyelenggara pemilu dengan elemen masyarakat, khususnya mahasiswa. Bawaslu menegaskan adanya komitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat demi tercapainya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sesuai dengan amanat undang-undang, serta melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

Disampaikan pula bahwa dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Bawaslu tidak memandang golongan tertentu. Seluruh pihak, mulai dari partai politik sebagai peserta pemilu hingga masyarakat marginal, memiliki peran penting. Terlebih generasi terdidik seperti mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Magelang, dinilai sangat dibutuhkan masukan serta ide dan gagasan kritisnya guna membangun iklim demokrasi yang sehat.

Melalui forum konsolidasi ini, Bawaslu berharap dapat lebih optimal dalam melibatkan masyarakat, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas partisipatif. Bahkan, beberapa kader HMI Cabang Magelang diketahui telah mengambil bagian sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat memotivasi kakanda dan adinda lainnya untuk turut berperan aktif membangun demokrasi yang sehat di wilayah Magelang, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu yang melek aturan serta mampu menularkan pemahaman tersebut di komunitasnya.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa banyak penyelenggara pemilu, baik di jajaran KPU maupun Bawaslu, berasal dari latar belakang organisasi kemahasiswaan saat di bangku kuliah, dengan beragam generasi dan latar belakang. Meski terdapat perbedaan karakter gerakan antara mahasiswa era 90-an dan mahasiswa masa kini, tujuan utama organisasi kemahasiswaan tetap sama, yakni menyuarakan dan memperjuangkan hak masyarakat secara luas.

Pergerakan mahasiswa saat ini pun dinilai tidak melulu dilakukan melalui aksi turun ke jalan. Di era digital, media sosial menjadi salah satu sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang. Tidak hanya menyuarakan aspirasi, mahasiswa juga aktif memberikan edukasi, termasuk terkait isu kepemiluan pada setiap tahapan. Materi yang disampaikan pun tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Dalam posisi tersebut, mahasiswa secara tidak langsung telah menjadi bagian dari pengawas partisipatif dengan turut memberikan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat.

Terkait kritik dan saran terhadap Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sementara belum terdapat hal mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti. Namun demikian, HMI memberikan masukan agar Bawaslu lebih banyak mengadakan forum konsolidasi demokrasi maupun forum informal lainnya guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Menurut peserta diskusi, apa yang disampaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga memiliki dampak dan daya dengar yang lebih luas di masyarakat dibandingkan mahasiswa sebagai individu.

Dari sisi organisasi, HMI Cabang Magelang menyampaikan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan meliputi diskusi internal sebagai sarana pengembangan kader dan penggodokan isu-isu sosial sebelum disampaikan ke publik. Selain itu, kegiatan sosial berupa dialog, pendampingan, dan keterlibatan langsung di lingkungan masyarakat juga menjadi bagian dari aktivitas kader HMI yang bertujuan memberikan kebermanfaatan nyata.

Isu kepemiluan yang selalu hadir dalam setiap tahapan juga menjadi fokus perhatian. Pendidikan politik, khususnya terkait politik uang, dilakukan dengan pendekatan berbeda. Mahasiswa memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kendala birokrasi, sekaligus menghilangkan ketergantungan pada pihak tertentu yang kerap menjadikan bantuan tersebut sebagai “nilai jual”. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk lebih mandiri dan memahami hak serta kewajibannya dalam proses demokrasi.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, diharapkan sinergi antara Bawaslu Kota Magelang dan HMI Cabang Magelang semakin kuat dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong terciptanya demokrasi yang sehat, berintegritas, dan berkeadilan di Kota Magelang.