Menggema dari Mimbar Ramadhan Bawaslu Serukan Jaga Integritas Demokrasi di Era Politik Kekinian

Kota Magelang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang kembali menggelar kegiatan Mimbar Pengawasan Ramadhan sebagai bagian dari program Ngabuburit Pengawasan. Kegiatan ini disiarkan melalui kanal YouTube Bawaslu Kota Magelang pada 6 Februari 2026 dengan menghadirkan Anggota Bawaslu Kota Magelang, Abdul Qohir Zakariya, sebagai pengisi tausiyah atau kultum.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Qohir Zakariya mengangkat tema “Demokrasi di Ujung Integritas: Ramadhan, Hukum, dan Pengawasan di Era Politik Kekinian.” Tema ini menjadi refleksi penting mengenai kondisi demokrasi Indonesia pasca kontestasi politik yang telah berlangsung, sekaligus mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan.

Dalam pemaparannya, Zakariya menyampaikan bahwa dinamika demokrasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, terutama setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Menurutnya, demokrasi tidak hanya menjadi ruang kompetisi gagasan, tetapi juga sering kali menjadi arena pertarungan kepentingan. Oleh karena itu, integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Beliau juga menyoroti tantangan demokrasi di era politik kekinian, salah satunya adalah fenomena post-truth politics, di mana opini kerap lebih dipercaya dibandingkan fakta. Media sosial, menurutnya, menjadi ruang utama pembentukan persepsi publik, namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Hoaks, disinformasi, framing politik, hingga polarisasi identitas menjadi tantangan nyata yang dapat memengaruhi pilihan pemilih serta menurunkan legitimasi hasil pemilu.

Zakariya menegaskan pentingnya prinsip tabayun atau verifikasi informasi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, yang mengajarkan masyarakat untuk memeriksa kebenaran suatu berita sebelum mempercayainya. Dalam konteks demokrasi, prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas informasi publik dan mencegah konflik sosial akibat informasi yang menyesatkan.

Selain itu, beliau juga menyoroti persoalan politik transaksional seperti praktik politik uang, bantuan bersyarat, hingga mobilisasi sumber daya negara yang dapat merusak nilai keadilan dalam demokrasi. Secara hukum, praktik tersebut melanggar regulasi kepemiluan, dan secara moral merusak integritas demokrasi. Oleh sebab itu, pengawasan memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kontestasi politik berlangsung secara adil dan setara bagi semua peserta.

Dalam tausiyahnya, Zakariya juga menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dalam setiap proses demokrasi. Beliau mengingatkan bahwa birokrasi harus bersikap profesional dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Integritas, menurutnya, harus tetap dijaga meskipun berada di tengah tekanan kekuasaan, sebagaimana nilai keadilan yang ditekankan dalam ajaran Islam.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya pemilu secara prosedural, tetapi juga dari tingkat keadilan, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap proses tersebut. Partisipasi masyarakat yang sadar, kampanye berbasis gagasan, penegakan hukum yang konsisten, serta penyelesaian sengketa secara adil menjadi indikator penting dari demokrasi yang sehat.

Menutup kultumnya, Zakariya mengajak seluruh masyarakat menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum refleksi untuk memperkuat moralitas dalam kehidupan demokrasi. Beliau menegaskan bahwa demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar soal menang atau kalah dalam kontestasi politik, tetapi tentang menegakkan keadilan dan menjaga integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui kegiatan Mimbar Pengawasan Ramadhan ini, Bawaslu Kota Magelang berharap dapat terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif serta nilai-nilai integritas dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.