Lebih Ramah dan Inklusif, Bawaslu Kota Magelang Bekali Diri dengan Kemampuan Berceloteh Lewat Bahasa Isyarat

Kota Magelang  – Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik dan pengawasan pemilu yang inklusif serta ramah disabilitas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Rabu, 11 November 2026. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Magelang, kegiatan ini mengusung tajuk “Peningkatan Kapasitas SDM dalam Mendukung Pelayanan Pemilu yang Inklusif”.

Hadir secara langsung dalam kegiatan ini jajaran pimpinan Bawaslu Kota Magelang, yakni Ketua Maludin Taufiq, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Sylvia Ayu Paramita, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Abdul Qahir Zakariya, Koordinator Sekretariat Rivaldo Noval P.S., serta seluruh staf kesekretariatan.

Pelatihan khusus ini menghadirkan Rini Sularsih, Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Magelang, sebagai narasumber utama. Rini, yang juga aktif sebagai Juru Bahasa Isyarat (JBI) di berbagai forum publik, membedah teknik komunikasi efektif bagi teman-teman disabilitas, khususnya kelompok Tuli.

Dalam paparannya, Rini Sularsih menekankan pentingnya bagi petugas kepemiluan untuk memahami kondisi psikologis teman-teman disabilitas sebelum berkomunikasi. Rini menjelaskan bahwa sering kali disabilitas intelektual (tuna grahita) mendapatkan stigma negatif di masyarakat awam, padahal mereka memiliki potensi keberanian dan kejujuran yang luar biasa.

Sementara itu, untuk teman-teman disabilitas sensorik (Tuli), Rini memberikan disclaimer terkait sensitivitas sosial mereka.

"Teman-teman Tuli itu tingkat kecurigaannya lebih tinggi daripada teman-teman. Jadi kalau ada teman Tuli, dan kita ngobrol berdua (menggunakan bahasa oral), dia akan merasa dikelilingi dan pasti penasaran ngomong apa," jelas Rini menceritakan dinamika keseharian.

Oleh karena itu, ada empat prinsip utama yang harus dipegang petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ketika melayani pemilih disabilitas: menghormati, menanyakan kebutuhan, memberikan dukungan, serta menjaga hak martabat mereka. Saat berhadapan dengan pemilih Tuli, petugas wajib melihat, menatap wajah, dan menghadapkan arah suara langsung kepada mereka agar terbaca jelas.

"Untuk lebih menghormatinya lagi, ketika bertemu pertama kali tanyakan dulu: 'Bapak, Ibu, atau Kamu bisa (komunikasi) isyarat, tulisan, atau oral (baca bibir)?'" saran Rini sambil memperagakan gesturnya.

Peserta dibekali pemahaman mengenai dua jenis sistem bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia, yakni Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). SIBI cenderung digunakan untuk kepentingan formal dan akademik dengan mengandalkan satu tangan, sedangkan BISINDO (yang menggunakan dua tangan) lebih dialektis dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari komunitas Tuli di Magelang.

Seluruh pimpinan dan staf Bawaslu diajak praktik langsung mengeja huruf menggunakan SIBI dan BISINDO. Lebih jauh, Rini memperkenalkan kosakata-kosakata spesifik yang relevan dengan pengawasan pemilu.

Rini memperagakan isyarat untuk sejumlah istilah krusial, di antaranya: Pemilu, KPPS, Pengawas, KTP, Surat Suara, Bilik Suara, Formulir, Saksi, hingga asas pemilu seperti Jujur, Adil, Rahasia, dan Bebas. Ia memberikan contoh detail, seperti isyarat "Saksi" yang secara visual direpresentasikan lebih maju ke depan dibanding isyarat "Pengawas" karena merujuk langsung pada orangnya, atau isyarat "Mencoblos" yang dipraktikkan seperti gerakan jari menusuk secara literal.

Sebagai solusi alternatif di era digital, Rini juga merekomendasikan penggunaan aplikasi pengubah suara menjadi teks (speech-to-text) yang tersedia di smartphone (seperti Google Voice atau aplikasi HearMe) apabila petugas mengalami kendala berkomunikasi secara isyarat dengan pemilih Tuli.

Kegiatan pelatihan yang berlangsung atraktif ini diakhiri dengan evaluasi dan sesi tanya jawab. Bawaslu dan narasumber menarik satu kesimpulan penting: pelayanan kepemiluan yang inklusif menuntut kepekaan ekstra dari petugas.

Penguasaan bahasa isyarat sederhana ini diharapkan menjadi bekal vital bagi jajaran Bawaslu Kota Magelang untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang ramah, mudah diakses, dan benar-benar menjamin kesetaraan hak konstitusional seluruh warga negara, tanpa terkecuali.