Lompat ke isi utama

Berita

Rajut Sinergi Jelang 2029, Bawaslu Kota Magelang Gelar Konsolidasi Demokrasi dengan DPD Golkar

Bawaslu Kota Magelang melaksanakan Konsolidasi Demokrasi dengan DPD Partai Golongan Karya

Bawaslu Kota Magelang melaksanakan Konsolidasi Demokrasi dengan DPD Partai Golongan Karya

Kota Magelang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang kembali melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Konsolidasi Demokrasi, kali ini dengan menyambangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Magelang pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Delegasi Bawaslu dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Magelang, Maludin Taufiq, dengan didampingi oleh Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) A.Q. Zakariya, Koordinator Sekretariat Rivaldo Noval P.S., serta seorang staf kesekretariatan, Andre.

Dalam pertemuannya, Ketua Bawaslu Kota Magelang, Maludin Taufiq, menyampaikan apresiasi kepada pengurus DPD Partai Golkar yang telah merespons surat Bawaslu dan menerima audiensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegiatan visitasi ini merupakan amanat langsung dari Bawaslu Republik Indonesia. Di masa non-tahapan pemilu ini, Bawaslu diwajibkan untuk melaksanakan konsolidasi demokrasi dengan berbagai elemen guna memperbincangkan evaluasi kepemiluan dan pendidikan politik yang dapat memajukan iklim demokrasi lokal.

Menyambut inisiatif tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Magelang mengapresiasi langkah silaturahmi Bawaslu. Pihaknya berharap diskusi ini memberikan wawasan baru bagi partai, terlebih Golkar saat ini banyak diisi oleh generasi baru yang tengah bersiap melakukan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput untuk menyongsong Pemilu 2029.

Dalam diskusi tersebut, turut dibahas isu krusial mengenai praktik politik uang (money politics). Perwakilan Partai Golkar memandang bahwa praktik politik uang merupakan tantangan yang cukup sulit dihilangkan secara instan layaknya aksi saling tarik-menarik di lapangan. Kendati demikian, Golkar menegaskan bahwa politik uang bukanlah cara yang tepat. Sebagai langkah antisipasi, Golkar berfokus meminimalisasi praktik tersebut melalui penguatan program kemasyarakatan, pemberian beasiswa, serta edukasi dan pemahaman politik langsung kepada warga.

Melalui pertemuan dan audiensi ini, kedua belah pihak bersepakat untuk terus menjaga komunikasi. Sinergi yang terbangun antara Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dan Partai Golkar sebagai peserta pemilu, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan, diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan penyelenggaraan kontestasi politik yang adil dan berintegritas di masa yang akan datang.

Penulis : Humas