Lompat ke isi utama

Berita

Bedah Tantangan Pemilu Digital, Bawaslu Kota Magelang dan Mahasiswa Hukum UNIMMA Perkuat Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kota Magelang Mengadakan NGASEP (Ngobrol Asik Seputar Pemilu) Dengan UNIMMA Kamis, 12 November 2026

Bawaslu Kota Magelang Mengadakan NGASEP (Ngobrol Asik Seputar Pemilu) Dengan UNIMMA Kamis, 12 November 2026

Kota Magelang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang kembali menggiatkan edukasi politik dan pengawasan partisipatif langsung ke kaum intelektual kampus. Pada Kamis, 12 November 2026, Bawaslu sukses menyelenggarakan program bincang interaktif bertajuk NGASEP (Ngobrol Asik Seputar Pemilu) bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Magelang.

Diskusi hangat dan konstruktif ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kota Magelang, yang meliputi Ketua Maludin Taufiq, Anggota Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Sylvia Ayu Paramita, Anggota Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Abdul Qahir Zakariya, Koordinator Sekretariat Rivaldo Noval P.S., serta didampingi dua orang staf kesekretariatan, Rizki dan Renny.

Acara dibuka dengan sesi dialog terbuka di mana para peserta menyampaikan sejumlah pertanyaan serta pandangan kritis terkait berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu. Sorotan utama tertuju pada praktik politik uang yang hingga kini masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Dalam pembahasan tersebut, diuraikan bahwa praktik politik uang masih sulit diberantas lantaran dipicu oleh rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat, serta masih menguatnya anggapan bahwa pemberian uang atau materi merupakan hal yang lumrah dalam proses politik. Merespons hal tersebut, Bawaslu menegaskan bahwa upaya penegakan hukum saja tidak akan cukup tanpa diimbangi pencegahan melalui pendidikan politik berkelanjutan.

Mahasiswa hukum diharapkan mampu mengambil peran sebagai agen perubahan (agent of change) untuk menyadarkan masyarakat bahwa suara dalam pemilu adalah hak konstitusional yang tidak boleh diperjualbelikan demi memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan visi-misi terbaik.

Selain politik uang, diskusi juga menyinggung persoalan teknis administratif, yakni penggunaan hak pilih bagi mahasiswa perantauan yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah asal. Bawaslu memberikan pencerahan mengenai mekanisme pindah memilih atau pindah tempat pemungutan suara (TPS), agar para mahasiswa mempersiapkan administrasinya sejak dini dan tidak kehilangan hak pilihnya.

Tantangan pengawasan di era digital turut menjadi topik hangat, khususnya terkait penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) seperti fenomena deepfake.

"Perkembangan teknologi tersebut memungkinkan seseorang memanipulasi gambar, suara, maupun video seolah-olah menampilkan suatu peristiwa atau pernyataan yang sebenarnya tidak pernah terjadi," ulas dalam forum diskusi tersebut, yang menekankan pentingnya literasi digital bagi mahasiswa agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

Menjelang akhir sesi, peserta meminta penjelasan mendalam mengenai mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu, khususnya temuan politik uang atau serangan fajar. Bawaslu memaparkan secara rinci syarat formil dan material, pentingnya menyertakan bukti awal, hingga tahapan penanganan laporan mulai dari kajian awal hingga penjatuhan sanksi.

Melalui kegiatan NGASEP ini, Bawaslu Kota Magelang berupaya membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat dengan kalangan akademisi. Pertemuan bersama mahasiswa UNIMMA ini dirancang sebagai seri pertama dari rangkaian diskusi berkelanjutan yang akan menyasar tiga perguruan tinggi di Kota Magelang (UNIMMA, Untidar, dan Bina Patria).

Rangkaian kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan politik, sehingga mahasiswa tidak hanya cerdas menggunakan hak pilihnya, tetapi juga aktif menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Penulis : Humas